Chat with us, powered by LiveChat
pokerace99

Gerindra: Ancaman Pidana Bawaslu kepada Anies Sebuah Kezaliman

Gerindra: Ancaman Pidana Bawaslu kepada Anies Sebuah Kezaliman

Gerindra: Ancaman Pidana Bawaslu kepada Anies Sebuah Kezaliman –  Orang politik Gerindra Savitri Wiguna memandang sikap Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memandang ekspresi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara Gerindra menjadi bentuk kampanye, adalah menjadi perihal yang salah.

Saviitri memandang,tafsi Bawaslu pada sikap Anies yang mengacungkan dua jari dalam acara Pertemuan Nasional Gerindra di Bogor, Jawa Barat itu menjadi usaha jahat Bawaslu untuk menjatuhkan bekas Mendikbud itu.

“Bawaslu tengah mainkan fungsi menzalimi Gubernur DKI Jakarta. Coba Bawaslu belajar kembali, apa telah ada penentuan sah dari KPU mengenai lambang sah pasangan 02 atau 01,” tutur Savitri di Jakarta, Selasa (8/1/2018).

Baca juga : Sandi Dicurhati Emak-emak di Tarakan Harga Ayam Naik Jadi Rp 68 Ribu

Pada acara itu, Anies mengacungkan pose dua jari yang sama dengan pasangan nomer urut 02, Prabowo Subianto- Sandiaga Uno.

Anies juga terancam pidana penjara tiga tahun bila pendapat itu dapat dibuktikan seperti ditata Undang-undang Nomer 7 Tahun 2017 Mengenai Penentuan Umum.

“Jika itu kepala daerah dari tim oposisi, cepat sekali tanggapan Bawaslu, bahkan juga sampai intimidasi hukuman. Tetapi jika tersangkut kepala daerah simpatisan penguasa, Bawaslu sunyi serta hening,” tutur calon legislatif DPRD DKI di Dapil Jakarta Timur ini.

Singgung Satu Jari Sri Mulyani

Savitri mengungkit peristiwa Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan serta Menkeu Sri Mulyani yang didapati mengacungkan satu jari dalam acara session photo International Monetary Fund (IMF) di Bali.

Lalu beberapa kepala daerah di Riau yang berterus-terang mengusung satu jari serta memberikan suport pada pasangan calon presiden nomer 1 Joko Widodo-Ma’ruf Ahmin.

“Silahkan penduduk memandang. Apa demokrasi telah berjalan sesuai dengan rel, atau demokrasi yang berjalan sesuai dengan petunjuk penguasa,” tutur ia.

Savitri mengharap, Bawaslu tegak lurus pada ketentuan. Bawaslu mempunyai tanggung jawab untuk bikin Pemilu ini berjalan adil serta sesuai dengan ketentuan.

“Sikap semena-mena pada grup yang tidak searah dengan penguasa cuma akan turunkan kualitas serta keyakinan penduduk pada penyelenggaraan Pemilihan presiden 2019,” kata calon legislatif DPRD DKI di Dapil Jakarta Timur ini.

Baca jugaDiskusi dengan Korban Tsunami di Lampung Selatan, Jokowi Tawarkan Relokasi

Pemeriksaan Anies

Awal mulanya, Komisioner Panwaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah memaparkan hasil klarifikasi pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, atas pendapat pelanggaran kampanye waktu hadir Konfrensi Nasional Partai Gerindra.

Lewat session bertanya jawab mudah saat tiga jam, Irvan mengatakan pendapat pelanggaran ini dapat ke arah ranah pidana. Perihal ini seperti yang tertuang dalam Masalah 547 Undang-undang nomer 7 tahun 2017 mengenai Penentuan Umum.

Kita ulas, ialah spesial yang berada di masalah 547. Berkaitan dengan menguntungkan atau merugikan,” katanya di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Masalah itu menuturkan jika tiap-tiap petinggi negara yang dengan menyengaja membuat/atau bertindak yang menguntungkan atau merugikan salah satunya Peserta Pemilu dalam waktu Kampanye, sangat mungkin untuk dipidana dengan hukuman penjara sangat lama 3 (tiga) tahun serta denda sangat banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

“Jadi kita lihat, apa petinggi negara memutuskan atau aksi yang menguntungkan atau merugikan salah satunya peserta pemilu selama saat kampanye, ataukah tidak ya,” jelas ia.

Meskipun begitu, Irvan menjelaskan jika pihaknya masih tetap memahami penemuan lainnya berkaitan pendapat pelanggaran kampanye yang dikerjakan Anies.

“Bila telah di rasa cukuplah kami akan lakukan bahasan ke-2 di sentral Gakkumdu. Lantas, dipembahasan itu kita putuskan ada tindak pidana ataukah tidak,” Irvan mengakhiri.

Related Posts